Sedayu, 27 Januari 2026– Pemerintah Desa Sedayu menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Lembaga Desa pada Selasa, 27 Januari 2026, bertempat di Balai Desa Sedayu. Kegiatan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga desa sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua RT dan RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Karang Taruna, perwakilan Posyandu, serta Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Kehadiran berbagai unsur lembaga desa ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Desa Sedayu menyampaikan sejumlah agenda penting, salah satunya pembagian salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Salinan APBDes tersebut dibagikan kepada masing-masing Ketua RT untuk selanjutnya ditempelkan di wilayah strategis di lingkungan RT masing-masing, agar informasi terkait anggaran desa dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.

Langkah ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik dan upaya Pemerintah Desa Sedayu dalam memastikan masyarakat memperoleh akses yang jelas terhadap penggunaan anggaran desa. Melalui penyampaian informasi APBDes secara terbuka, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain itu, rapat koordinasi juga dimanfaatkan sebagai forum untuk menyampaikan arahan, evaluasi kegiatan desa, serta menerima masukan dari lembaga desa terkait pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Sinergi antar lembaga desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sedayu.

Melalui Rapat Koordinasi ini, Pemerintah Desa Sedayu berharap terwujud komunikasi yang baik dan kerja sama yang solid antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan secara transparan, efektif, dan berkelanjutan.